cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BAMBANG SUGIANTO
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.925 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.300

Abstract

Politik hukum dalam pembangunan Hukum Nasional pasca amandemen undang-undang dasar 1945, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Lahirnya Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, b) Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah berbentuk Republik dengan sistem presidensiil, c) Negara Indonesia adalah Negara Hukum, d) Struktur Negara Indonesia terdiri dari Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penelitian dilakukan secara Yuridis Normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistimatika hukum dan sinkronisasi. Dimana kelembagaan pemerintahan pusat terdiri dari lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif sesuai dengan teori separation of power dari Trias Politika dan juga prinsip check and balances antar lembaga Negara. Sedangkan struktur lembaga hanya terdiri dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep otonomi dalam bentuk desentralisasi politik (devolusi). Dalam amandemen UUD 1945 proses penegakan hukum Kekuasaan Kehakimam ditangan Mahkamah Agung. Eksekutif tidak lagi lembaga yang mendominasi dalam pembentukan undang-undang sehingga proses Checks and Balance dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan, merupakan dasar dalam politik hukum dan pembangunan hukum pasca amandemen dimana kepala Negara dan Kepala Daerah dipilih melalui perwakilan dan sekarang kedaulatan itu ada ditangan rakyat, termasuk konsep Negara hukum The Rule Of Law yang menjamin dan melindungi hak rakyat (HAM) dan pemisahan kekuasaan yang jelas.
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2019 DAN PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) 2018 DI BANDAR LAMPUNG MARTINA MALE; YONNAWATI YONNAWATI
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.771 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.301

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kemerdekaan berserikat bagi seluruh rakyatnya. Setiap warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat, memiliki hak maupun suara untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin melalui pemilihan yang demokratis. Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta bertanggungjawab. Persiapan pendaftaran partai politik pada pemilu serentak tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur tahun 2018 di Bandar Lampung, Sistem politik (Sipol) penting bagi KPU untuk mempermudah dokumentasi daftar anggota parpol. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Sipol bagi KPU Menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung dan apa faktor penghambat pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sipol bagi KPU di Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis atau normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung sudah sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu.Keywords : Implementation, Political Information, General Election
EKSISTENSI IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DWI PUTRI MELATI
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.319 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.302

Abstract

Advokat adalah salah satu profesi yang diakui oleh Negara Indonesia dalam rangka pemberian jasa dalam bidang hukum, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi Jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan bedasarkan ketentuan undang-undang ini, termasuk dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana. Berbicara bantuan hukum dalam hukum pidana dapat kita temui dalam Undang-undang No 8 Tahun1981 Tentang KUHAP bahwa Seorang advokat dalam membela kliennya sebagai penasehat hukum diberi hak untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkatan pemeriksaan perkara. Imunitas advokat dalam melaksanakan Tugasnya dalam mendampingi kliennya, selama menjalankan tugasnya selama hal tersebut berbicara kepentingan Klien, maka seorang advokat di lindungi oleh Hak imunitas dalam Undang-Undang, yaitu Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.Keywords : Existence, Immunity Advocate and Criminal Law Enforcement.
EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DEMOKRASI, SEBUAH TELAAH KRITIS Abustan Abustan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.264 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.279

Abstract

Negara Hukum yang berlandaskan pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara demokratis, sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebutkan negara hukum demokrasi karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam azas legalitas, ditegaskan bahwa: Pembatasan kebebasan warga negara harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang. Kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasai yang bermaksudkan untuk menjaga keseimbangan. Begitu pula dalam prinsip-prinsip demokrasi. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu Negara dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan. Karena itu Pemerintah harus dapat dikontrol dan rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang, diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintahan. Siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa, harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. Intinya, demokrasi tidak bisa dibiarkan jalan sendiri tanpa dibarengi dengan koridor hukum. Tentu dengan cara-cara berdasarkan hukum bukan dengan cara melanggar hukum. Dengan demikian, negara hukum yang berlandaskan pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara demokratis (democratische rechtsstaat).
MASALAH DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Mirwansyah Mirwansyah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.762 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.303

Abstract

Praktik monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat dapat merugikan sesama pelaku usaha. Prinsip-prinsip mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengawasi jalannya regulasi ini pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 membentuk Komisi Persaingan Usaha (KPPU), berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini apakah hambatan dalam penegakan hukum persaingan usaha? bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan KPPU bukan keputusan yang mengikat dan bersifat final (final and biding) melainkan masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri. Pemberian hukuman menjadi suatu keharusan sebagai efek jera. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif secara berjenjang, mulai dari teguran/peringatan, denda, sampai pada pencabutan izin usaha. sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Keywords : Law Enforcement, Monopoly, Business Competition
POLITIK HUKUM DALAM KESEJAHTERAAN RAKYAT YUNIWATI YUNIWATI
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.594 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.280

Abstract

Pemerintah dalam menelaah setiap kebijakan atau keputusan yang menghasilkan atau melahirkan produk hukum oleh penguasa atau lembaga yang berwenang maka lahirlah sebuah cabang ilmu dalam hal ini ilmu politik hukum.Politik dan hukum pada dasarnya saling berhubungan ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan.Produk peraturan perundang-undangan merupakan hasil dari kesepakatan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yaitu eksekutif dan atau legislatif. Politik hukum membahas perbuatan aparat yang berwenang dengan memilih alternatif-alternatif yang tersedia dalam membuat produk hukum untuk mewujudkan tujuan negara.Dengan demikian dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan diperlukan keputusan atau kebijakan politik, dibentuknya Negara Republik Indonesia yang merdeka dalam alinea, untuk mencapai tujuan negara yang telah diletakkan, maka dibentuk pula suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesiadalam susunan Negara Republik Indonesia,Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan politik hukum dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara politik hukum sebagai suatu disiplinilmu hukum yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dengan memilih alternatif-alternatif yang tersedia dalam membuat produk hukum untukmewujudkan tujuan negara
GAGASAN METODE SUNSET CLAUSES DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA KAMAL FAHMI KURNIA
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.262 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v2i2.304

Abstract

Konstitusi Indonesia setelah amandemen lebih lanjut memperkuat Indonesia sebagai Negara Hukum. Negara hukum Indonesia lebih dipengaruhi oleh sistem hukum perdata yang memiliki karakteristik dan karakteristik hukum yang diwujudkan melalui undang-undang. Sehingga hukum tertulis formal (undang-undang) memiliki posisi paling penting dalam penegakan hukum. Pilihan hukum perdata sebagai sistem hukum yang diadopsi menimbulkan masalah terlalu banyak peraturan di Indonesia, dengan istilah lain Indonesia terobsesi dengan peraturan. Dalam hal ini, tidak sedikit peraturan yang berlaku saat ini hanya menghambat program pembangunan di Indonesia. Selain itu, banyak peraturan yang tidak lagi relevan untuk diterapkan tetapi tetap berlaku karena tidak ada mekanisme evaluasi yang dilakukan. Dengan demikian, perlu diprakarsai metode "klausa matahari terbenam" dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Metode sunset clause menyediakan mekanisme evaluasi untuk penegakan peraturan secara berkala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang gagasan metode klausa sunset dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan memeriksa data sekunder yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini adalah gagasan penerapan metode sunset clause dalam sistem legislasi di Indonesia. Metode klausa matahari terbenam akan memberikan periode waktu untuk pemberlakuan undang-undang. Klausul metode sunset dalam sistem legislasi memberikan kesempatan untuk meninjau penegakannya. Ini dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi penerapan undang-undang. Beberapa hasil yang mungkin dari tinjauan dalam metode klausa matahari terbenam mungkin, pembaruan tanpa perubahan, pembaruan dengan perubahan, konsolidasi, pencabutan. Metode klausa sunset ini bisa menyelesaikan masalah legislasi di Indonesia terkait dengan over regulation.Keywords : state of law, legislation system, sunset clause

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum More Issue